Oleh: Vishnu Juwono, pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI)
HALLOUP.COM – Terdapat kekhawatiran yang mendalam terhadap konflik publik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo.
Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyatakan PDI-P merasa ditinggalkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh ‘Koalisi Indonesia Maju’.
PDIP, bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.
Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran,
Baca Juga:
Menanti Cairnya Dana Serapan Gula Demi Harga Stabil Petani
Klarifikasi BI Soal Uang Baru Rp22.500, Publik Diminta Waspada Hoaks
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah.
PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.
Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca Juga:
Tragedi Sumur Minyak Blora, Antara Risiko Kematian dan Harapan Ekonomi
Tiga Wilayah Terendam, Tiga Pelajaran Penting Menghadapi Risiko Banjir Mendatang
KPK Selidiki Dugaan Suap Kuota Haji 2023-2024, Kerugian Negara Rp1 T
Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah.
Diperlukan kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.
Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif
Dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Penting menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.***
