Dari Gunung hingga Lahan, Kebakaran di Kalimantan Bukan Lagi Isu Musiman

MUSIM kemarau bukan lagi sekadar perubahan cuaca, melainkan alarm nyata bahwa krisis iklim sedang mengetuk setiap jengkal tanah Nusantara.

Bencana kebakaran lahan yang melanda Kalimantan pada akhir Juli 2025, adalah cermin buram dari kegagalan kolektif dalam merespons ancaman ekologis secara serius dan sistematis.

Bukan hanya hutan yang terbakar, tapi juga kepercayaan publik atas kesiapan negara menghadapi gejolak iklim ekstrem yang makin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan dari BNPB mencatat, dalam kurun waktu 24 jam, lahan seluas hampir 8 hektar terbakar di tiga provinsi berbeda: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Lebih mengkhawatirkan, kejadian-kejadian ini terjadi hampir serempak dalam jeda waktu kurang dari satu hari — situasi yang seharusnya sudah masuk kategori darurat iklim nasional.

Lahan Terbakar dan Birokrasi Pemadam yang Masih Terengah

Di Kalimantan Selatan, kobaran api menghanguskan sekitar 5 hektar lahan — sebuah angka yang mungkin terlihat kecil di atas kertas, namun dampaknya jauh lebih luas dari sekadar hitungan hektar.

Wilayah terdampak meliputi Kota Banjar Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana lokasi paling parah berada di Kelurahan Sei Tiung, Kecamatan Cempaka.

Api dengan cepat meluas karena kontur lahan yang terbuka dan kering akibat kemarau, sementara pemadaman harus dilakukan dengan dukungan minim: hanya satu unit water supply 4.000 liter.

“Kami menghadapi tantangan serius dengan kondisi tanah yang sangat kering dan angin yang tak menentu,” ujar Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Tak hanya soal infrastruktur, persoalan mendasar ada pada respons cepat yang seringkali bergantung pada kesiapan lokal, padahal ini adalah ancaman sistemik yang memerlukan pendekatan lintas wilayah.

Kebakaran di Kalimantan Timur Menyusup Dekat Permukiman Warga

Kebakaran serupa juga terjadi di Desa Sungai Parit, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur — hanya berselang beberapa jam dari kejadian di Kalimantan Selatan.

Total area yang terbakar mencapai 1,3 hektar, namun yang membuat situasi memburuk adalah posisi api yang mendekati permukiman warga di tengah terpaan angin kencang dan suhu ekstrem.

Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan antara kecepatan penyebaran api dengan kesiapsiagaan peralatan dan sumber daya di daerah-daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang seharusnya menjadi prioritas nasional.

Sebanyak empat armada pemadam dan satu unit Armored Water Cannon dikerahkan oleh gabungan BPBD, Dinas Pertanian, dan Polres, namun upaya ini baru berhasil meredam api beberapa jam kemudian.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial: jika kawasan strategis nasional saja masih kewalahan, bagaimana nasib kawasan pedalaman Kalimantan yang jauh dari akses logistik dan informasi?

Gunung Terbakar di Kalimantan Utara, Simbol Krisis Ekologi Serius

Yang paling mencemaskan justru datang dari Kalimantan Utara. Di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, kebakaran terjadi sejak dini hari dan berlangsung selama 16 jam penuh.

Api yang bermula dari bawah lahan kosong menjalar cepat ke lereng gunung, membakar 1,5 hektar semak belukar yang kering dan mudah tersulut.

Situasi ini merupakan bukti nyata bahwa perubahan iklim telah mengubah ekosistem menjadi lebih mudah terbakar, dan respons kebencanaan tak lagi bisa hanya bergantung pada rutinitas tahunan.

Sebanyak tujuh unit kendaraan, belasan selang, dan puluhan alat pemadam ringan dikerahkan — sebagian besar merupakan peralatan hasil kolaborasi antara BPBD, Polresta Bulungan, dan warga setempat.

Namun, koordinasi lintas sektor seperti ini tidak bisa terus-menerus menjadi solusi ad hoc, karena krisis ekologis memerlukan kebijakan sistemik dari hulu ke hilir, termasuk tata kelola kawasan dan reformasi agraria.

Dari Kekeringan hingga Kebakaran, Pemerintah Harus Bergerak Lebih dari Sekadar Padamkan Api

Ironisnya, saat Kalimantan terbakar, daerah lain seperti Kabupaten Semarang justru mengalami dampak kemarau dalam bentuk sebaliknya: kekeringan air bersih.

Sebanyak 210 jiwa di Dusun Borangan, Desa Candirejo, harus mengandalkan distribusi air bersih dari BPBD yang hanya sanggup menyuplai 10.000 liter menggunakan dua truk tangki.

Krisis air bersih ini terjadi bukan karena bencana mendadak, melainkan akibat kegagalan memetakan dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat di musim kemarau yang selalu datang setiap tahun.

“Distribusi air akan terus kami lakukan jika ada laporan tambahan dari wilayah terdampak,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya di Jakarta.

Langkah pemerintah daerah seperti ini patut diapresiasi, namun tidak cukup hanya reaktif.

Dengan semakin meningkatnya suhu global dan anomali cuaca ekstrem, Indonesia perlu bergerak dari manajemen respons menuju manajemen risiko yang berbasis data, teknologi, dan kebijakan progresif.

Krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal ketahanan nasional, kedaulatan pangan, dan masa depan generasi mendatang.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoemiten.com dan Panganpost.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoseru.com dan Poinnews.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jatengraya.com dan Hallobandung.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center