Jurist Tan Ditetapkan Tersangka Korupsi Chromebook, Dipanggil Penyidik Tak Hadir

Keberadaan Jurist Tan di luar negeri jadi hambatan, penyidik Kejagung masih upayakan langkah hukum sesuai prosedur.

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 17 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nadiem Makarim diperiksa selama 12 jam oleh Kejagung terkait pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun di Kemendikbudristek. (Dok. Presiden.go.id)

Nadiem Makarim diperiksa selama 12 jam oleh Kejagung terkait pengadaan Chromebook senilai Rp9,9 triliun di Kemendikbudristek. (Dok. Presiden.go.id)

KEJAKSAAN Agung resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Kementerian Pendidikan.

Salah satu tersangka yang menarik perhatian publik adalah Jurist Tan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penyidik menemukan bukti yang kuat sehingga empat orang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ketut melalui keterangan resmi dikutip dari laman Kejaksaan Agung RI.

Kasus ini diduga terkait penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pengadaan perangkat pembelajaran berbasis digital yang dicanangkan Kemendikbud.

Jurist Tan Mangkir Tiga Kali Dari Panggilan Penyidik Kejaksaan Agung

Jurist Tan diketahui sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik pada 3, 11, dan 17 Juni 2025.

Kejaksaan mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan lokasi Jurist Tan saat ini karena yang bersangkutan menyatakan sedang mengajar di luar negeri.

“Yang bersangkutan mengaku sedang di luar negeri, tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi lokasi persisnya,” kata Ketut Sumedana.

Penyidik mengalami kendala pemanggilan langsung akibat ketidakjelasan domisili tersangka di luar negeri yang tidak disampaikan secara rinci.

Langkah tegas akan ditempuh penyidik bila Jurist Tan tetap mangkir dari panggilan berikutnya, termasuk opsi penetapan sebagai buronan.

Opsi Penegakan Hukum Untuk Tersangka Yang Berada Di Luar Negeri

Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan tersangka di luar negeri bukan berarti proses hukum berhenti begitu saja.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, menyebutkan bahwa penegak hukum dapat mengajukan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance).

“Jika tersangka tidak kooperatif, maka jaksa dapat mengajukan permohonan red notice kepada interpol melalui kepolisian,” ujar Prof. Topo.

Selain itu, penyidik juga dapat menempatkan tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memperkuat upaya pemanggilan secara hukum.

Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip due process of law yang tetap menjamin hak tersangka tetapi tetap memprioritaskan penegakan hukum.

Kasus Chromebook Cerminan Tantangan Tata Kelola Barang Publik Digital

Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini menjadi pelajaran penting tentang tata kelola barang publik berbasis digital di era transformasi pendidikan.

Program pembelajaran digital dengan Chromebook sejak awal diharapkan meningkatkan akses pendidikan yang merata dan modern di seluruh Indonesia.

Namun praktik korupsi dalam pengadaan perangkat teknologi justru menghambat tujuan kebijakan yang semestinya memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Pakar hukum administrasi negara, Dr. Bivitri Susanti, menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kontrak pemerintah harus disusun dengan mekanisme pengendalian risiko yang jelas untuk mencegah kebocoran anggaran,” kata Bivitri dikutip dari laman resmi Indonesia Corruption Watch.

Penegakan Hukum Harus Tegas Dan Transparan Demi Keadilan

Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi Chromebook harus berjalan tegas, transparan, dan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan.

Koordinasi antarinstansi dan kerja sama internasional penting untuk memastikan para tersangka bertanggung jawab di hadapan hukum.

Kasus ini juga menjadi momentum memperbaiki regulasi pengadaan barang publik, khususnya di bidang pendidikan digital yang makin strategis.

Masyarakat diharapkan tetap mengawal proses hukum secara kritis namun objektif untuk memperkuat demokratisasi akses keadilan.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoemiten.com dan Panganpost.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoseru.com dan Poinnews.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jatengraya.com dan Hallobandung.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center

Berita Terkait

Jejak Panjang Arif Budimanta, Ekonom Muhammadiyah Tutup Usia 57
Kunjungan 8 Jam Prabowo ke Beijing, Pertemuan Xi Jinping dan Putin
Pertemuan Tokoh Agama Dan Presiden Soroti Pajak Hingga Korupsi Pejabat
Prabowo–Boluarte Resmikan 50 Tahun Diplomasi RI–Peru
Dari Gunung hingga Lahan, Kebakaran di Kalimantan Bukan Lagi Isu Musiman
Kontrak Pengadaan Bansos COVID-19: Pelajaran Penting bagi Vendor Pemerintah
Ijazah Jokowi Dipersoalkan, Polda Metro Jaya Temukan Dugaan Pidana
Temuan Menghancurkan: 9 OBA Berbahaya oleh BPOM

Berita Terkait

Rabu, 10 September 2025 - 06:30 WIB

Jejak Panjang Arif Budimanta, Ekonom Muhammadiyah Tutup Usia 57

Sabtu, 6 September 2025 - 06:43 WIB

Kunjungan 8 Jam Prabowo ke Beijing, Pertemuan Xi Jinping dan Putin

Rabu, 3 September 2025 - 07:39 WIB

Pertemuan Tokoh Agama Dan Presiden Soroti Pajak Hingga Korupsi Pejabat

Selasa, 12 Agustus 2025 - 08:27 WIB

Prabowo–Boluarte Resmikan 50 Tahun Diplomasi RI–Peru

Jumat, 1 Agustus 2025 - 07:44 WIB

Dari Gunung hingga Lahan, Kebakaran di Kalimantan Bukan Lagi Isu Musiman

Berita Terbaru