Mengapa Jaksa Agung Katakan Kasus Korupsi BTS 4G Itu Sudah Selesai, Jaksa Agung Sedang Berpolitik?

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 27 Juli 2023 - 09:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Agung. (Dok. Setkab.go.id)

Gedung Kejaksaan Agung. (Dok. Setkab.go.id)

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

HALLOUP.COM – Jaksa Agung bilang, kasus Korupsi BTS 4G sudah selesai! Kok enak saja? Apa yang sudah selesai?

Merujuk audit BPKP, atas permintaan Kejaksaan Agung, kasus korupsi proyek BTS 4G merugikan negara Rp8,03 triliun.

Dari rencana pembangunan 4.200 BTS, yang terealisasi hanya 985 BTS, seperti diungkap Mahfud MD.

Kasus korupsi Rp8,03 triliun ini masih belum tersentuh sama sekali.

Baca artikel lainnya di sini: Bamsoet Sebut Tergantung Situasi Partai Soal Dukungannya kepada Airlangga, yang Menentukan Daerah

Yang sekarang sedang diusut Kejagung hanya recehan saja, yaitu uang pengamanan perkara sebesar Rp243 miliar, agar tidak terbongkar.

Untuk kasus recehan inipun masih terbengkalai. Banyak kasus tidak diusut. Antara lain:

1. Uang Rp10 miliar disebut mengalir kepada Erry (Pertamina)

2. Uang Rp15 miliar kepada Edward Hutahaean.

3. Rp27 miliar kepada Dito Ariotedjo.

4. Rp40 miliar kepada Sadikin

5. Rp70 miliar kepada Nistra Yohan.

Uang pengamanan perkara sebesar Rp243 miliar tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan yang terlibat korupsi. Yaitu:

Baca Juga:

Begini Tanggapan Badan Siber dan Sandi Negara Soal Data-data INAFIS Polri Diretas oleh Hacker Asing

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Uji Kompetensi BNSP di Batam: Sertifikasi 149 CPMI Welder untuk Meniti Karir di Korea Selatan

Prabowo Sebut Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain

1. PT Sarana Global Indonesia (Rp28 miliar)
2. PT JIG Nusantara Persada (Rp26 miliar)

3. Steven Setiawan Sutrisna / PT Waradana Yusa Abadi (Rp28 miliar)
4. Jemmy Sutjiawan / PT Sansaine Exindo (Rp37 miliar+Rp57 miliar)

5. PT Aplikanusa Lintasarta (Rp7 miliar)
6. Muhammad Yusrizki / PT Basis Utama Prima (Rp60 miliar).

Dari pihak perusahaan pemberi uang pengamanan perkara, hanya Yusrizki, Dirut perusahaan Happy Hapsoro, yang menjadi tersangka dan ditahan.

Sedangkan Jemmy Sutjiawan dari PT Sansaeni Exindo dan Steven Setiawan Sutrisna dari PT Waradana Yusa Abadi tidak tersentuh. Pasti ada yang melindungi? Siapa?

Jaksa Agung nampaknya sedang tebang pilih, siapa yang ditarget sebagai tersangka pada kasus korupsi BTS 4G ini.

Jaksa Agung nampaknya menarget perusahaan Happy Hapsoro, suami Puan Maharani (PDIP) dan anak mantu Ketua Umum PDIP Megawati.

Konon katanya sedang berseteru dengan Presiden Jokowi, yang nota bene adalah kader PDIP?

Kesan bahwa Jaksa Agung sedang berpolitik sangat kuat, untuk “menghabisi” NasDem (melalui Johnny Plate) dan PDIP (melalui Yusrizki dan perusahaan Happy Hapsoro).

Hal ini sangat disayangkan. Jaksa Agung seharusnya bertindak profesional dalam menangani kasus korupsi ini. Tindak semua pihak yang bersalah!

Kesan bahwa Jaksa Agung sedang berpolitik semakin terasa setelah Jaksa Agung menerima kunjungan Menteri Kominfo yang baru, Budi Arie, yang sepertinya membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi.

Jaksa Agung sekonyong-konyong mengatakan (kasus korupsi BTS 4G) sudah selesai, siap laksanakan perintah Jokowi selesaikan proyek BTS kominfo, seperti dimuat media tempo.

Sudah selesai? Enak saja!

Kasus korupsi BTS 4G ini jauh dari selesai, bahkan belum dimulai sama sekali.

Proyek BTS 4G dikerjakan tiga Konsorsium, terbagi dalam tiga paket pekerjaan.

Paket 1 dan paket 2 diberikan kepada Konsorsium PT Fiber Home; PT Telkominfra; dan PT Multi Trans Data.

Paket 3 diberikan kepada Konsorsium PT Lintasarta, PT Huawei Tech Investment, dan PT Surya Energi Indotama.

Sedangkan paket 4 dan paket 5 diberikan kepada Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan dan PT ZTE Indonesia.

Ketiga Konsorsium tersebut sudah menerima pembayaran penuh senilai Rp10,8 triliun.

Meskipun proyek tidak selesai dibangun: dari target pembangunan 4.200 BTS, yang selesai hanya 985 BTS. Itupun banyak yang tidak berfungsi.

Artinya, ketiga konsorsium tersebut secara nyata sudah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp8,03 triliun, seperti dinyatakan dalam audit BPKP.

Uang dari Konsorsium kemudian mengalir ke subkontraktor, tanpa ada prestasi pekerjaan.

Jelas, semua itu merupakan korupsi bersama-sama, alias korupsi kolektif.

Jaksa Agung seharusnya menetapkan semua perusahaan Konsorsium dan subkontraktor sebagai pelaku kejahatan korporasi.

Karena jelas-jelas mengaku proyek sudah selesai, padahal sebenarnya belum: artinya palsukan dokumen berita acara?

Selain itu, merujuk pernyataan BPK, proyek BTS 4G sarat masalah:

1. Pemborosan Anggaran Rp1,5 triliun
2. Pengadaan proyek tidak sesuai ketentuan
3. Keanehan dalam Pelaksanaan Proyek.

Atas dasar itu semua, perusahaan peserta Konsorsium dan subkontraktor harus di-blacklist, tidak boleh terlibat lagi dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo.

Mereka semua harus diseret ke pengadilan, mempertanggungjawabkan korupsi kolektif ini.

Kalau Jaksa Agung membiarkan perusahaan Konsorsium dan subkontraktor tersebut melanjutkan proyek BTS 4G, berarti Jaksa Agung sengaja mengundang amarah rakyat. Bahaya.***

Berita Terkait

KPK Cegah 4 Piihak dalam Dugaan Kasus Korupsi di Kota Semarang Usai Geledah Kantor Walikota Mbak Ita
Sudirman Said Didorong untuk Daftar Sebagai Calon Pimpinan KPK, Ini Sejumlah Alasan Aktivis
Usai Dinyatakan Bebas dalam Kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan Buka Suara Saat Penyidikan
LSP P1 Polindra, Siapkan Skema Keahlian Untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045
Calon Ketum Golkar, Bamsoet Siap Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia
Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton, Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka
Begini Tanggapan Badan Siber dan Sandi Negara Soal Data-data INAFIS Polri Diretas oleh Hacker Asing
Uji Kompetensi BNSP di Batam: Sertifikasi 149 CPMI Welder untuk Meniti Karir di Korea Selatan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:27 WIB

Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500

Kamis, 11 Juli 2024 - 09:16 WIB

Agar Masyarakat Peroleh Pangan Pokok dengan Harga Wajar dan Berkualitas, Gerakan Pangan Murah Digenjot

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:19 WIB

Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 Disepakati Pemerintah dan Banggar DPR

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya di BEI: Kolaborasi dengan OJK dan IDX untuk Edukasi Keuangan

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Pelemahan Nilai Tukar: Tantangan bagi Sektor yang Bergantung pada Impor Bahan Baku, Dampak pada Kinerja IHSG

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara, Termasuk Investasi Industri Petrokimia

Selasa, 11 Juni 2024 - 10:28 WIB

Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Etanol Asal Brasil

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia: Fokus pada Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM untuk Ekspor

Berita Terbaru