TNI Pastikan Tak Ada Prajurit Kebal Hukum, Penanganan Kasus TNI Aktif Dilakukan Perangkat Hukum Militer

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 29 Juli 2023 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro. (Dok. Law.ui.ac.id)

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro. (Dok. Law.ui.ac.id)

HALLOUP.COM – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) menanggapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro memastikan tidak ada prajurit kebal hukum.

“Jadi, pada intinya tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, semua tunduk pada aturan hukum,” kata Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro.

Baca artikel lainnya di sini: Danpuspom TNI Keberatan Mekanisme Penetapan Tersangka oleh KPK dalam Kasus Pengadaan di Basarnas

Oleh karena itu, Kresno Buntoro. menjamin tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum.

Mereka yang melanggar atau diduga melanggar hukum, menjalani prosedur dan aturan yang berbeda dengan warga sipil.

“Yakinlah tidak akan ada impunity (impunitas) terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer,” kata Kresno Buntoro menegaskan.

Walaupun demikian, penanganan kasus dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI aktif harus dilakukan oleh perangkat hukum militer.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Selain itu, juga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terkait dengan penanganan korupsi, dia menjelaskan bahwa ada batas kewenangan yang jelas, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses warga sipil.

Sementara anggota TNI aktif diperiksa oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Puspom, dalam penanganan kasus itu, bertindak sebagai penyidik.

Baca Juga:

Begini Tanggapan Badan Siber dan Sandi Negara Soal Data-data INAFIS Polri Diretas oleh Hacker Asing

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Uji Kompetensi BNSP di Batam: Sertifikasi 149 CPMI Welder untuk Meniti Karir di Korea Selatan

Prabowo Sebut Kepentingan Nasional adalah Prioritas dalam Kemitraan Ekonomi dengan Negara Lain

Kemudian berkasnya jika lengkap dilimpahkan ke Oditur Militer yang berfungsi sebagaimana jaksa dalam sistem peradilan umum.

“Selanjutnya, melalui persidangan, dan Anda tahu semua, di peradilan militer itu, itu sudah langsung di bawah teknis yudisialnya Mahkamah Agung.”

“Jadi, tidak ada yang bisa lepas dari itu,” kata Kresno Buntoro.

Dalam perkembangannya saat ini, kata dia, ada dibentuk perangkat Jaksa Muda Peradilan Militer (Jampidmil).

“Jampidmil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jampidmil sampai sekarang ini juga memproses perkara TWP (tabungan wajib perumahan prajurit TNI, red.), dan juga (korupsi pengadaan) satelit orbit 123,” kata Kresno Buntoro.

KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka, buka suara terkait penetapan itu.

Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Jumat, menilai penetapan tersangka oleh KPK menyalahi prosedur.

Kababinkum TNI saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023 dilakukan bersama:

1. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko

2. Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit,

3. Oditur Jenderal (Orjen) TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo,

4. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono.***

Berita Terkait

KPK Cegah 4 Piihak dalam Dugaan Kasus Korupsi di Kota Semarang Usai Geledah Kantor Walikota Mbak Ita
Sudirman Said Didorong untuk Daftar Sebagai Calon Pimpinan KPK, Ini Sejumlah Alasan Aktivis
Usai Dinyatakan Bebas dalam Kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan Buka Suara Saat Penyidikan
LSP P1 Polindra, Siapkan Skema Keahlian Untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045
Calon Ketum Golkar, Bamsoet Siap Bertarung dengan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia
Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton, Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka
Begini Tanggapan Badan Siber dan Sandi Negara Soal Data-data INAFIS Polri Diretas oleh Hacker Asing
Uji Kompetensi BNSP di Batam: Sertifikasi 149 CPMI Welder untuk Meniti Karir di Korea Selatan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:27 WIB

Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500

Kamis, 11 Juli 2024 - 09:16 WIB

Agar Masyarakat Peroleh Pangan Pokok dengan Harga Wajar dan Berkualitas, Gerakan Pangan Murah Digenjot

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:19 WIB

Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 Disepakati Pemerintah dan Banggar DPR

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:28 WIB

Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya di BEI: Kolaborasi dengan OJK dan IDX untuk Edukasi Keuangan

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Pelemahan Nilai Tukar: Tantangan bagi Sektor yang Bergantung pada Impor Bahan Baku, Dampak pada Kinerja IHSG

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara, Termasuk Investasi Industri Petrokimia

Selasa, 11 Juni 2024 - 10:28 WIB

Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Etanol Asal Brasil

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia: Fokus pada Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM untuk Ekspor

Berita Terbaru