Berpotensi Ciptakan Ketidakstabilan Politik, Diperlukan Titik Temu untuk Atasi Konflik PDIP dengan Presiden

Oleh: Vishnu Juwono, pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI)

HALLOUP.COM – Terdapat kekhawatiran yang mendalam terhadap konflik publik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo.

Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang menyatakan PDI-P merasa ditinggalkan.

Akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh ‘Koalisi Indonesia Maju’.

PDIP, bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Selain itu, Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran,

Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah.

PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.

Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.

Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.

Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah.

Diperlukan kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.

Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif

Dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Penting menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.***