Pengadaan EDC Disorot KPK, BRI Tegaskan Keamanan Nasabah dan GCG Aktif

Meski disorot KPK, BRI jamin layanan tetap lancar, fokus perkuat bisnis digital, manajemen risiko, dan transparansi korporasi

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 2 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung BRI disorot publik usai penggeledahan oleh KPK terkait proyek mesin EDC bernilai triliunan rupiah. (Dok. BRI)

Gedung BRI disorot publik usai penggeledahan oleh KPK terkait proyek mesin EDC bernilai triliunan rupiah. (Dok. BRI)

PT BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) menyatakan menghormati dan sepenuhnya mendukung penyelidikan KPK.

Terkait dugaan korupsi pada pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024, senilai sekitar Rp 2,1 triliun.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi memberikan penegasan transparansi yang tinggi kepada pemegang saham dan regulator.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama,” katanya.

Sebagai BUMN, BRI menyampaikan telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip good corporate governance (GCG) dan Standar Operasional Perusahaan, serta mematuhi regulasi dari pemerintah.

Perusahaan juga menjamin investor dan nasabah bahwa risiko operasional tetap terkendali.

“Proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.”

Sebagai langkah mitigasi reputasi, manajemen baru BRI melanjutkan program transformasi korporasi “BRIvolution 3.0”, dengan fokus pada penguatan aspek bisnis, tata kelola, manajemen risiko, dan operasional.

Serta target untuk menjadi “The Most Trusted Lifetime Financial Partner for Sustainable Growth” pada 2029, selaras dengan koridor Asta Cita Pemerintah.

Proses Hukum Tengah Berlangsung, Dokumen dan Tabungan Disita KPK

Pada 26 Juni 2025, KPK menggeledah gedung pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto, serta menyita berbagai dokumen, data elektronik, dan simpanan tabungan senilai signifikan sebagai bagian dari pendalaman kasus pengadaan EDC .

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik telah mengamankan “dokumen terkait dengan pengadaan.

Kemudian ada tabungan, dan juga ada beberapa bukti elektronik,” yang terus dianalisis untuk membentuk konstruksi perkara yang komprehensif .

Nilai proyek diyakini mencapai sekitar Rp 2,1 triliun untuk pengadaan EDC selama 2020–2024, dan hingga kini belum ada penetapan tersangka.

KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan umum (sprindik), dan telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, sebagai saksi .

Pencegahan Perjalanan 13 Orang dan Konstruksi Perkara Tengah Disusun

KPK juga mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri untuk mendukung efektivitas penyidikan dan mencegah potensi penghilangan bukti atau saksi .

Langkah ini mencerminkan keseriusan KPK dalam menjaga integritas proses hukum sekaligus meminimalisir volatilitas eksternal terhadap pengembangan kasus.

Konstruksi aliran dana, daftar pihak-pihak yang diduga terlibat, dan potensi kerugian negara masih dalam pendalaman, dan akan diumumkan secara resmi pada tahap penyidikan mendatang .

Mitigasi Risiko Operasional dan Jaminan Keamanan Transaksi Nasabah

Hery Gunardi menegaskan BRI menempatkan prioritas tinggi pada kesinambungan operasional dan keamanan transaksi nasabah sebagai strategi utama menjaga kepercayaan investor dan kreditor.

BRI menyatakan bahwa proses hukum yang berjalan tidak mengganggu sistem core banking, kanal digital, dan layanan cabang, menjaga likuiditas dan kelancaran arus dana tanpa hambatan .

BRIvolution 3.0 juga mengejar target peningkatan kapabilitas digital dan penyaluran kredit berkualitas, sejalan dengan usaha memitigasi potensi risiko reputasi dan operasi yang bisa berdampak pada kinerja jangka menengah dan panjang.

Dampak Reputasi terhadap Harga Saham dan Implikasi Bagi Investor

Meski belum ada penetapan tersangka dan proses hukum masih berjalan, publikasi kasus ini menimbulkan tekanan reputasi yang bisa tercermin pada volatilitas harga saham BBRI.

Investor memantau laporan keuangan triwulanan BRI dan pernyataan lanjutan manajemen, khususnya dalam aspek provisi kerugian dan ketepatan waktu pelaporan GCG.

BRI menyediakan saluran komunikasi terbuka dengan analist dan pemegang saham institusional melalui investor call dan paparan resmi kepada Bursa, sebagai upaya kredibilitas agar dampak isu hukum dapat tereliminasi.

Perspektif Investor: Strategi Transparansi dan Penguatan Tata Kelola

1. Kepatuhan penuh terhadap hukum
BRI menyatakan siap dan kooperatif dengan otoritas, menegaskan implementasi SOP, GCG, dan regulasi Bapanas sebagai bukti komitmen pengawasan internal dan eksternal.

2. Manajemen krisis reputasi proaktif. Dengan menyediakan akses penuh ke data operasional dan performa, serta menjamin servis tetap berjalan, BRI mengantisipasi kekhawatiran investor terhadap gangguan likuiditas atau capital flight.

3. Transformasi digital dan tata kelola sebagai leviatan jangka panjang. BRIvolution 3.0 adalah kerangka strategis untuk meningkatkan efisiensi, digitalisasi, dan mitigasi risiko, yang juga berpotensi menarik investor jangka panjang dalam sektor perbankan.

4. Pemantauan proses hukum sebagai katalis harga saham
Investor disarankan mencermati perkembangan penyidikan dan laporan auditan selanjutnya, karena hasilnya bisa menjadi pivot sentimen pasar terhadap saham BBRI.

Titik Berat pada Integritas Korporasi dan Ketahanan Bisnis

Kasus pengadaan EDC BRI menandai ujian tata kelola dan akuntabilitas korporasi BUMN dalam skala besar.

BRI menanggapi dengan sikap terbuka, menjamin layanan aman dan transformasi strategis yang berkelanjutan.

Bagi investor, fokus sekarang tertuju pada kejelasan proses hukum, laporan pertanggungjawaban manajemen, dan keberlanjutan eksekusi BRIvolution 3.0—faktor krusial yang dapat mengembalikan stabilitas valuasi saham.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center

Berita Terkait

Bimo Wijayanto Siap Jabat Dirjen Pajak, Tunggu Pelantikan dari Menteri Sri Mulyani di Kemenkeu
Gelombang PHK Masif di 2025: Angka Meningkat, Sektor yang Terdampak Semakin Meluas
Pemerintah Indonesia Ambil Langkah Besar Soal Importasi BBM, Keluar dari Bayang-Bayang Singapura
Diplomasi Ekonomi Indonesia – Australia, Evaluasi 5 Tahunan CEPA dan Isu Mineral Kritis
Peluang Pertumbuhan Kredit Semakin Terbuka, CSA Index Meningkatkan Harapan Pasar
Respons Kepala PCO Hasan Nasbi Soal Pengunduran Dìrinya yang Tak Disetuǰui Presiden Prabowo Subianto
Istana Tanggapi Proyeksi IMF Terkait Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini Jadi 4,7 Persen
Dana Haji Sebagai Pilar SWF Syariah: BPKH Tawarkan Konsep Sovereign Halal Fund untuk Kesejahteraan Umat

Berita Terkait

Rabu, 2 Juli 2025 - 09:51 WIB

Pengadaan EDC Disorot KPK, BRI Tegaskan Keamanan Nasabah dan GCG Aktif

Kamis, 22 Mei 2025 - 07:16 WIB

Bimo Wijayanto Siap Jabat Dirjen Pajak, Tunggu Pelantikan dari Menteri Sri Mulyani di Kemenkeu

Rabu, 21 Mei 2025 - 10:01 WIB

Gelombang PHK Masif di 2025: Angka Meningkat, Sektor yang Terdampak Semakin Meluas

Sabtu, 17 Mei 2025 - 09:59 WIB

Pemerintah Indonesia Ambil Langkah Besar Soal Importasi BBM, Keluar dari Bayang-Bayang Singapura

Jumat, 16 Mei 2025 - 09:50 WIB

Diplomasi Ekonomi Indonesia – Australia, Evaluasi 5 Tahunan CEPA dan Isu Mineral Kritis

Berita Terbaru

Kepala BPOM Taruna Ikrar. (Dok. Pom.go.id)

Nasional

Temuan Menghancurkan: 9 OBA Berbahaya oleh BPOM

Jumat, 20 Jun 2025 - 06:23 WIB