HALLOUP.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastiƙan tidak mengirimkan perwakilannya secara resmi saat Koalisi Perubahan mengumumkan nama Muhaimin Iskandar
Partai NasDem dan PKB, mewakili Koalisi Perubahan, bersama dengan Anies Baswedan mengumumkan nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres di di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023.
PKS belum menyepakati keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan memilih yag Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Karena PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai,
Baca Juga:
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Strategis di Bidang Pertambangan dan Mineral
Terkait keberadaan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, PKS menjelaskan hal itu sebatas untuk menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan.
Baca artikel lainnya di sini: Istana Tanggapi Isu Presiden Jokowi Halangi Agus Harimurti Yudhoyono Menjadi Calon Wakil Presiden RI
“Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya,” ujar Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf.
Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Syuro itu akan digelar dalam waktu dekat.
Baca Juga:
Jokowi Sebut Polemik Ijazahnya di Universitas Gadjah Mada Termasuk Pencemaran Nama Baik
Presiden Prabowo Subianto Ungkap Alasan Lakukan Inisiasi Beasiswa Terhadap Anak-anak Palestina
HMN Media Holding Tunjuk Wartawan Senior Dharono Trisawego Sebagai Pemimpin Redaksi Hallobandung.com
Namun, Al Muzammil Yusuf belum dapat menyebutkan waktu secara tepat.
Menurut juru bicara PKS itu, pembahasan musyawarah itu utamanya terkait penetapan bakal cawapres sebagai pendamping Anies.
“Saya kira tema utamanya itu, (bakal) capres sudah, berarti tinggal (bakal) cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat. Kalau sudah fixed, kami kabarkan,” jelas Al Muzammil Yusuf.
Dia juga tidak menutup kemungkinan musyawarah Majelis Syuro PKS akan membahas persoalan lain, termasuk terkait kelanjutan PKS di Koalisi perubahan dan dukungan terhadap Anies Baswedan.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Sebut Masih Terjadi Penindasan oleh Bangsa Besar Terhadap Bangsa Lemah.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Jelang Musim Tanam April, Petani Nusa Tenggara Barat (NTB) Nikmati Kemudahan Akses Pupuk Subsidi
Pihak Bea Cukai Jangan Macam-Macam! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Basmi Rente Impor
“Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu saja Majelis Syuro, dan Majelis Syuro PKS itu berpikir kemaslahatan bangsa dan (kepentingan) negara yang lebih besar,” imbuh Al Muzammil Yusuf.
“Kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI adalah (keputusan) Majelis Syuro.”
“Sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, 2 September 2023.
Walaupun demikian, sejauh ini, sesuai hasil musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS, partai tersebut tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hingga kini, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama dengan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.***
